Tribunnasional news.com
Bogor jawa Barat – Pembangunan dua bendungan di Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjung Sari di Kabupaten Bogor tak kunjung dikerjakan karena masih terkendala pengadaan lahan.
Akibatnya berpotensi menjadi pemborosan anggaran uang operasional negara sejak TA 2023.
Menyikapi persoalan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) berkirim surat untuk meminta dinas PUPR turun langsung ke lokasi untuk meninjau kebenaranya.
Berdasarkan informasi di lapangan, sejak September 2023 pekerjaan tersebut di Kampung Leuwi Anjixx, Kecamatan Cariu, belum dimulai.
LSM Penjara menduga PPK Lahan yang menjadi bagian dari satuan kerja lahan yang ditunjuk Kementerian PUPR tidak mampu bekerja maksimal dan profesional, sehingga hingga bulan September 2023 lalu pengadaan lahan belum selesai dan akibatnya banyak penghambat jalannya proyek.
Hal tersebut memicu kuat dugaan terjadi kerugian operasional negara dan kerugian operasional di semua pihak kontraktor, ini adalah bukti adanya ketidakmampuan kinerja pihak PPK dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang menambah sederet dugaan Penghamburan Operasional Negara,” ujar Romi Sikumbang, Ketua DPC LSM Penjara Bogor Raya,
( 6 / 8 / 2024 )
Menurutnya, fakta di lapangan juga ditemukan adanya dugaan monopoli pengadaan barang yang dilakukan oleh para oknum Kontraktor , dan Kementerian PUPR, aparatur desa dan kecamatan, sehingga kwalitas pengadaan lahan barang untuk bendungan masih diragukan.
Ada apa dengan kontraktor kok bisa disuruh kerja tapi lahannya belum ada ? terus mereka mau kerja apa? Apalagi sejak september tahun kemarin belum juga selesai dan ini sangat merugikan negara. tegas Romi, yang juga merupakan aktivis sosial.
Pihaknya mendesak Dinas PUPR kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung guna mengetahui masalahnya agar permasalahan ini cepat diatasi dan menekan PPK segera menyelesaikan tugasnya.
Surat yang kami kirim bertujuan mendesak Dinas PUPR sidak ke lokasi dan me-replace (menganti) pihak satker lahan dan PPK Lahan karena merekalah yang bertanggung jawab atas pekerjaaan ini, jelasnya.
Masih kata Romi, pihaknya menduga ada yang tidak sesuai dengan aturan di satker kontruksi dan PPK kontruksi karena ada oknum desa yang memonopoli pengadaan barang dan jasa, sehingga kualitas bendungan tersebut patut diragukan.
Ini jangan dianggap main-main loh, Ini bendungan harus dibuat dengan kualitas yang baik agar kedepan jangan sampai jadi malapetaka bagi warga Kabupaten Bogor yang melintas, khususnya yang ada di sekitar bendungan tersebut,” tutupnya.
Sementara itu dari pihak PUPR Kabupaten Bogor hingga berita ini diterbitkan belum bisa dikonfirmasi.
( Red )
